1 Juli Jakarta Larang Pusat Perbelanjaan, Swalayan, dan Pasar Gunakan Kantong Plastik

Untuk Perubahan Lingkungan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Pergub itu diteken bukan semata-mata sebagai bentuk antisipasi banjir. Menurut dia, penggunaan plastik perlu diatur, sebab limbah plastik menurut dia menjadi salah satu kontributor perubahan ekosistem.

“Itu bagian dari kita menyadari perubahan lingkungan luar biasa dan salah satu kontributornya adalah plastik,” ujar Anies di kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa 7 Januari 2020.

Anies menyadari tidak semua plastik dan produk berbahan dasar plastik buruk. Hanya saja, ia menegaskan, perlu ada pengolahan secara baik dalam memanfaatkan dan menggunakan plastik.

Untuk itu, ia menambahkan, adanya pergub soal larangan penggunaan plastik sekali pakai di swalayan dan pasar tradisional mampu meningkatkan kesadaran masyarakat atas dampak limbah plastik.

Baca Juga :  RS di Berau, APD didapat Dari Sumbangan Warga

“Intinya, kita mengimbau kesadaran masyarakat semuanya untuk mengurangi limbah plastik,” katanya.

Sanksi ke Pengelola

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih menyatakan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat akan dikenai sanksi bila menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

“Bentuknya administratif, sanksinya bertingkat dari teguran tertulis, uang paksa, lalu sampai hal itu enggak diindahkan ada pembekuan izin hingga pencabutan izin,” Andono pada Selasa 7 Januari 2020.

Pada Pasal 23 untuk saksi teguran tertulis tersebut diberikan secara bertahap selama 14×24 jam dan bila tidak diindahkan akan diberikan teguran kedua 7×24 jam. Namun, bila tetap dihiraukan akan diberikan teguran tertulis ketiga 3×24 jam.

Baca Juga :  Karena Virus Corona, Google I/O Batal Digelar

Ada Potongan Pajak

Bagi pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat akan diberikan insentif fiskal daerah melaksanakan Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Insentif fiskal tesebut berdasarkan Pasal 20, yakni dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah, terhadap kegiatan usaha yang dilakukan setiap pengelola.

Untuk memperoleh insentif fiskal daerah sebagaimana yang dimaksud harus mengajukan surat permohonan ke gubernur.

Leave a Reply