18 Agustus 2020, Ponsel Ilegal Mengurangi Pendapatan Negara dan Akan Dibatasi

GenBisnis, JAKARTA – Direktur Teknik Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Janu Suryanto mengatakan ponsel ilegal tidak lagi dapat terhubung ke base transcrvier station (BTS) karena pembatasan akan dilaksanakan oleh operator seluler .

“Ponsel Illegal yang sebelum 18 [April 2020] tetap dapat terhubung ke operator. Setelah itu, Anda tidak dapat terhubung ke BTS, karena dibatasi oleh operator,” kata Janu (19/2/2020).

Namun, pencegahan terhadap ponsel ilegal di negara itu tidak jauh dari sejumlah tantangan, salah satunya adalah penyalahgunaan nomor IMEI dari ponsel yang tidak digunakan untuk membuka zombie IMEI.

Fenomena IMEI zombie, di mana produsen ilegal kloning ponsel yang tidak difungsikan, telah menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa kali.

Langkah-langkah pencegahan pun sudah berlangsung. Janu mengatakan Asosiasi Global System for Mobile Communication Association (GSMA) akan memberikan Type Allocation Code (TAC) jenis Alokasi, sehingga nomor IMEI dari lebih dari satu dapat dilihat dalam Sistem Informasi Basis Data Nasional (SIBINA).

Baca Juga :  Cihuy! Listrik Gratis Diperpanjang Sampai September 2020

“[Kemudian], IMEI blacklist akan dikirim ke Kemenkominfo akan diblokir oleh mekanisme yang disepakati,” kata Janu.

Namun, Janu mengatakan mereka membutuhkan waktu untuk membuat sistem bekerja dengan sempurna. Karena sistem ini dibangun dengan teknologi kecerdasan buatan juga membutuhkan waktu untuk mengenali sistem yang diterapkan sebagai detektor dari nomor IMEI.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Indonesia Teknologi Forum (ITF), peredaran ponsel ilegal di Indonesia diperkirakan mencapai 30% dari total 50 juta ponsel yang baru memasuki, atau melonjak sampai dengan 10% dari sirkulasi Jumlah ponsel ilegal.

Sementara itu, data Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan bahwa 45 juta smartphone baru ke Indonesia setiap tahun, hingga 20% -30% di antaranya adalah ponsel ilegal.

Baca Juga :  Bayar SPP Menggunakan GoPay, Menguntungkan bagi Nadiem Makarim

Bahkan negara pun terkena kehilangan pemasokan negara sebesar 10% dari PPN 2,5% dan pajak penghasilan dan berpotensi kehilangan Rp 2,8 triliun per setahun karena peredaran ponsel ponsel ilegal.

Sumber.

Leave a Reply