Ancam Keamanan Data Pribadi, Rampungkan RUU PDP November Ini.

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai sebuah urgensi yang harus rampung dalam November 2020.

Pengamat keamanan siber menurut Vaksincom, Alfons Tanujaya menyampaikan bahwa dalam praktik pada lapangan peraturan & undang-undang tidak akan pernah sanggup mengimbangi kecepatan perubahan menurut kebutuhan informasi, teknologi & data.

“Buktinya pada Amerika Serikat saja undang-undangnya tertinggal menggunakan perkembangan penggunaan data & imbas negatifnya yang luar biasa. Seperti perkara fake news yang menghipnotis output pemilu & mengkotak kotakkan warga ke pada dua kubu. Ini pula terjadi pada Indonesia,” ungkapnya waktu dihubungi Bisnis, Minggu(20/9/2020).

Namun, beliau menyebutkan bahwa meskipun RUU PDP masih mempunyai celah terkait menggunakan proteksi privasi data warga Indonesia, namun UU tadi sebagai satu fondasi dasar akan kedaulatan data & kepastian pengembangan bisnis digital.

“Secepatnya saja UU PDP disahkan, jangan dimentahkan lagi menggunakan aneka macam tambahan. Lantaran adanya dasar aturan buat PDP ini lebih prioritas menurut hal lain yang jika dibahas lagi malah mementahkan rampungnya UU PDP,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL)Muhammad Arif menyampaikan bahwa RUU PDP memang perlu matang sebelum disahkan, sebagai akibatnya beliau tidak keberatan jika adanya penundaan menurut sasaran yang ditentukan.

Baca Juga :  Bubarkan Sholat Jumat Karena Corona, Camat di Pare-pare Dilaporkan Penodaan Agama

Namun, beliau mengamini bahwa memang diperlukan regulasi yang bisa melindungi &menjembatani kebutuhan data warga .

“Lantaran misalkita daftar situs luar negeri otomatis data [kita] mereka [pihak luar negeri yang ambil, namun kebalikannya contohnya terdapat rakyat asing daftar situs lokal Indonesia data mereka pula kita bisa,” ungkapnya.

Menurut catatan Bisnis, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menyampaikan bahwa draft RUU PDP masih belum memuat ketentuan mengenai peristiwa aturan krusial pada Tanah Air seperti, pengumpulan data yang dilakukan menurut luar daerah Indonesia, sebagai akibatnya menyulitkan pada mengawasi data warga Indonesia.

Di samping itu, RUU PDP pula tidak mempunyai pasal yang menyebutkan mengenai perlakuan terhadap data eksklusif yang waktu regulasi ini ini diundangkan, data eksklusiftelah berada pada luar negeri.

“Sementara secara substansi, data eksklusif tadi masih mengandung hak asasi eksklusif pemilik data yang harus dilindungi,” istilah Kristiono pada siaran pers yang diterima Bisnis, Minggu (13/9).

Baca Juga :  Waspadai Bahaya SIM Card Mati Bagi Pengguna Mobile Banking

Adapunterkait menggunakan kedaulatan data, istilah Kristiono, buat menjaga kedaulatan data,pemrosesan data eksklusif dilakukan pada Indonesia.

Jika tidak bisa dilakukan pada Indonesia, transfer data eksklusif bisa dilakukan pada luarI ndonesia menggunakan batasan-batasan tertentu, contohnya belum tersedia teknologi yang sinkron spesifikasi.

Dia berharap supaya UU PDP yang rencananya akan rampung dua bulan lagi, sebagai dasar aturan tentang data residency, data sovereignty, & data localization yang lebih sinkron menggunakan jujur konstitusi buat menjaga kepentingan nasional.

“Aliran data melintasi batas negara (cross-border data flow) niscaya melalui jaringan telekomunikasi/ internet domestik ke luar Indonesia; jaringan domestik inilah daerah teritori atau kedaulatan digital Indonesia. Deklarasi kedaulatan ini krusial dimuat pada UU,” istilah Krisitiono.

RID, SUMBER

Leave a Reply