Erick Thohir Izinkan Direksi Gaet Staf Bergaji Rp50 Juta, Kementerian BUMN: Sebelumnya Bisa Rp100 Juta

JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir mengizinkan perusahaan pelat merah mengangkat maksimal lima staf ahli di masing-masing perseroan dengan gaji maksimal Rp50 juta.

Informasi itu diumumkan melalui surat edaran tertanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor SE-9/MBU/08/2020 yang ditandatangani langsung oleh Erick Thohir.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan transparansi. Sebab, sebelumnya BUMN kerap mengangkat advisor atau staf ahli sejenisnya secara tertutup.

Baca Juga : Diaspora Bank Mandiri, Pisau Bermata Dua

“Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apa pun namanya dibuat di masing-masing perusahaan. Ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji Rp100 juta atau lebih,” kata Arya, Senin (7/9/2020) seperti dikutip dari Tempo.co.

Arya mencontohkan, pengangkatan staf ahli itu pernah terjadi di PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), Inalum, dan perusahaan pelat merah lainnya. Maka, kata Arya, hal ini mesti diatur kembali dan diberikan batasan.

Baca Juga :  Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA dan BRI, 30 November 2020

“Kemudian, gajinya itu dibatasi dan dia bantu direksi, bukan ditempatkan di bidang apa pun.”

Kementerian BUMN mengatur penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium maksimal Rp 50 juta per bulan. Staf ahli pun tidak boleh menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Adapun staf ahli juga tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai staf serupa di BUMN lain serta direksi/komisaris/dewan pengawas di BUMN dan anak perusahaan pelat merah. Staf ahli juga tidak boleh mendobel jabatan di sekretaris dewan komisaris/dewan pengawas BUMN maupun anak perusahaannya.

Selanjutnya, menurut surat itu, direksi BUMN harus menyampaikan usulan pengangkatan staf ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN untuk memperoleh persetujuan. Penyusunan surat ini mengacu pada empat dasar hukum.

Baca Juga :  BUMN Adhi Karya (ADHI) Dapat Pembayaran Proyek LRT Rp13,3 Triliun

Keempatnya merujuk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Aturan pengangkatan staf ahli berlaku sejak surat edaran diterbitkan.

(dv)

Leave a Reply