Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) – Negara Beresiko Tombok

Genbisnis – Salah satu hal yang dipermasalahkan dalam demonstrasi menentang peresmian UU Cipta Kerja adalah perubahan dalam aturan pesangon.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah angkat bicara soal jumlah pesangon yang turut diatur ulang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Sebagaimana diketahui, dalam UU yang disahkan di rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020), menyatakan bahwa jumlah pesangon diubah menjadi 25 kali upah.

Adapun 25 kali upah yang dimaksud, yakni terdiri atas 19 kali upah bulanan buruh, serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai pemerintah memiliki sejumlah hal yang patut menjadi pertimbangan dalam pembahasan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca Juga :  Merugikan Negara, Lembaga Penyiaran Illegal Wajib Ditertibkan

Pertama, kemungkinan terjadinya penombokan jaminan oleh negara. Hal tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah untuk menghindari penombokan oleh pemerintah sepertihalnya yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“JKP jangan sampai seperti BPJS Kesehatan di mana pemerintah tiap nahun nombok gede hampir Rp9 triliun. Yang bayar iuran berapa, tapi yang klaim banyak banget. Jadi, itu harus jadi pertimbanagan pemerintah,” ujar Aviliani kepada Bisnis, Minggu (11/10/2020).

Kedua, kemungkinan masa mencari kerja lebih dari 6 bulan sehingga negara berpotensi melanjutkan program JKP melebihi masa yang ditentukan.

Menurut Aviliani, kemungkinan tersebut cukup besar mengingat belum adanya jaminan bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Ciptaker) benar-benar efektif serta dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Baca Juga :  Harus Ada Pengawasan Kepada Calon Penumpang, Jangan Karena Pejabat Bisa Manipulasi

“Mampukah pemerintah menanggung beban itu? Ditambah lagi pemerintah defisitnya naik di APBN,” sambungnya.

Leave a Reply