Jokowi Pertegas Penyerahan Mandat Pengecualian Tata Niaga Impor ke Satgas Covid-19

Genbisnis, JAKARTA – Selain merevisi kewenangan koordinasi, Presiden Joko Widodo juga mempertegas kewenangan pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor barang penanganan Covid-19 kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Presiden dalam penjelasan pasal tersebut memaparkan bahwa perubahan kewenangan pemberian pengecualian tata niaga impor dilakukan untuk mempercepat proses importasi barang penanganan Covid-19.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor yang dapat disampaikan secara daring.
Adapun, penyerahan tata niaga importasi barang penanganan Covid-19 dari Kementerian Perdagangan ke Satgas Penanganan Covid-19 sebenarnya bukan barang baru.

Sebelum Perpres ini berlaku, pada Maret 2020 lalu presiden sebenarnya telah menyerahkan mandat tersebut ke Satgas Penanganan Covid-19 atau Gugus Tugas Percepatan Penangajan Covid-19, hanya saja landasan hukum yang dikeluarkan waktu itu masih melalui Keppres No.9/2020.

Baca Juga :  Ini dia 5 Bisnis Kuliner Menjanjikan di Bulan Ramadhan di Tahun 2020

Sejak kewenangan tersebut diberikan, importasi barang penanganan Covid -19 terus membanjir ke Indonesia.

Data Indonesia National Single Window (INSW) menunjukkan sampai 8 September 2020 nilai devisa impor penanganan Covid-19 sampai 8 September 2020 mencapai US$532,94 juta atau Rp7,9 triliun (kurs Rp14.881/dolar AS).

Dari jumlah tersebut total, importir mendapatkan pembebasan bea masuk senilai Rp691,7 miliar dan pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) senilai Rp1,16 triliun. Total devisa impor alat tes atau test kit impor yang masuk senilai US$236,3 juta atau Rp3,15 triliun atau 44,6% dari nilai devisa impor. Importasi test ini terdiri dari PCR test US$123,3 juta dan rapid test senilai US$112,9 juta.

Baca Juga :  Akuisisi MNC Atas Link Net Belum Temui Kata Sepakat

(dv) sumber.

Leave a Reply