Kasus Asuransi Gagal Bayar Mengemuka, OJK Tolak Transparasi

GenBisnis, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai bahwa prinsip transparansi tidak mesti sepenuhnya berlaku bagi perusahaan asuransi yang sedang mengalami masalah.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Aristiadi menyebutkan lembaga jasa keuangan seperti perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik. Namun, keterbukaan informasi tersebut berbeda dengan perusahaan-perusahaan terbuka yang rutin mempublikasikan keterbukaan informasi.

Baca juga: BTN Tawarkan Kredit sampai 30 tahun

“Kalau semua perusahaan bermasalah ditransparansikan, maka akan bermasalah [berpotensi menimbulkan masalah lain],” ujar Aristiadi merespon masalah kesulitan bayar klaim yang mengemuka pada sejumlah perusahaan asuransi jiwa di luar Jiwasraya dan Bumiputera, Kamis (13/2/2020).

Menurut Aristiadi perusahaan asuransi yang sedang bermasalah tidak perlu sepenuhnya menyampaikan kondisi keuangannya.

Baca Juga :  Pendapat OJK Terhadap Kurang Mahirnya Masyarakat dalam Risiko Investasi

Untuk menjaga industri, regulator akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai Tingkat Kesehatan (TKs) perusahaan di industri keuangan non bank (IKNB). Beleid tersebut akan mengklasifikasikan kondisi kesehatan perusahaan dalam lima tingkat, yakni tingkat satu sebagai yang paling sehat dan lima paling tidak sehat.

“Kami sudah ada rating sekarang, 1–5. Dengan pendekatan yang baru, sekarang akan jadi lebih antisipatif. Akan ada perbaikan, baik yang mayor maupun yang minor, kami pun akan mengatur manajemen risiko,” ujar dia.

Rancangan POJK TKS telah dikaji oleh OJK sejak awal 2019. Saat ini, beleid tersebut sedang berada dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan ditargetkan untuk rampung pada semester 1 tahun ini.

Baca Juga :  Bisnis Restoran Kehilangan Momentum Emas Ramadhan

Sumber.

Leave a Reply