Landasan Buruh Melakukan Mogok Kerja, Apakah Sah Secara Hukum?

Genbisnis, Jakarta – Pasca diresmikannya UU Cipta Kerja / Omnibus Law, sejumlah penolakan terus bergulir terutama dari kamu buruh. Sangat gencar digalangkan mogok kerja dari para buruh sebagai bentuk ke kecewaan dan penolakan terhadap peresmian Undang-Ungang ini.

Sejumlah buruh di berbagai daerah melangsungkan aksi mogok usai pengesahan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja pada Senin kemarin, 5 Oktober 2020. Mereka tetap mogok kerja meski ada ancaman sanksi dari pengusaha.

“Dasar kami bukan UU Ketenagakerjaan.” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020.

KSPI menjelaskan, landasan buruh melakukan mogok kerja adalah empat UU. Pertama, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kedua, UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Ketiga, KSPI juga melakukan mogok kerja dengan dasar hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terakhir yaitu UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Baca Juga :  Nasib Tenaga Medis Perempuan Yang Haid Saat Kenakan APD

KSPI mengutip fungsi Serikat Pekerja sesuai Pasal 4 ayat e dalam UU Serikat Buruh yang berbunyi: “Serikat buruh mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun mogok kerja massal ini rencananya berlangsung sampai 8 Oktober 2020. Kahar melaporkan, demo buruh menolak Omnibus Law sudah mulai dilakukan hari ini di beberapa tempat oleh para buruh. Mulai dari Tangerang, Purwakarta, Surabaya, Batam, hingga Pasuruan.

Tapi di tengah aksi ini, sejumlah asosiasi pengusaha mengingatkan soal sanksi yang bisa diterima oleh buruh yang nekat mogok kerja. Salah satunya dari Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Sarman Simanjorang.

Sarman yang juga anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit (Pengusaha, Buruh, Pemerintah) Nasional ini mengatakan mogok kerja memang merupakan hak dasar buruh dalam UU Ketenagakerjaan. Tapi, mogok kerja  baru dinyatakan sah bila perundingan antara buruh dan perusahaan gagal.

Dalam kondisi ini, serikat buruh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan dan dinas tenaga kerja setempat, tujuh hari sebelum mogok. Di luar ketentuan tersebut tidak sah. “Jika buruh ikut ajakan mogok tersebut, maka pengusaha dapat memberikan sanksi,” kata Sarman.

Baca Juga :  MayDay: Buruh Demo Virtual

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga mengatakan ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans no. 23/2003 Pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah.

Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan. “Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum,” ujar Hariyadi.

RID, SUMBER

Leave a Reply