Merugikan Negara, Lembaga Penyiaran Illegal Wajib Ditertibkan

GenBisnis, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk segera menertibkan operasi lembaga penyiaran tak berizin (ilegal) yang beroperasi di Indonesia. Selain mengganggu jalannya bisnis lembaga penyiaran yang resmi, kehadiran lembaga penyiaran ilegal juga merugikan Negara lantaran tidak membayar pajak.

Keberadaan lembaga penyiaran ilegal juga mendapat perhatian Kasubdit IV Penyiaran Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pol. Parlindungan Silitonga saat menjadi pembicara dalam diskusi penyiaran yang menjadi bagian dari kegiatan Kongres Federasi TV Berlangganan Indonesia di Jakarta belum lama ini.

“Yang pasti, aktifitas lembaga penyiaran ilegal ini merugikan Negara sebab mereka tidak membayar pajak,” kata Parlindungan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2020).

Menurut Parlindungan, pertumbuhan bisnis industri lembaga penyiaran di Indonesia semakin meningkat. Namun dari sekian banyak Lembaga Penyiaran tersebut, tak banyak yang mengantongi izin resmi atas perusahaannya.

Baca Juga :  Polisi Beberkan Penyebar Video Porno Mirip Syahrini Bukan Karena Dibayar

Karena itu, dia mengingatkan kepada semua pihak agar mengurus legalitas dari Lembaga Penyiaran tersebut. Jika tidak maka akan ada sanksi pidananya.

“Saya pikir penyelenggara distribusi ilegal ini harus ditangani secara tegas. Mereka harus diberantas, mereka terbukti menyelenggarakan siaran tanpa izin akan dikenakan pasal berlapis untuk memberikan efek jera, karena dampaknya sangat merugikan dan tidak mendidik masyarakat, “Jelasnya

Sependapat dengan Parlindungan Silitonga, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumatera Utara, Perkataan Mutia Ariqah Lembaga Penyiaran Ilegal memiliki banyak efek negatif.

“Misalnya, pelanggan tidak mendapatkan pelayanan memuaskan karena siarannya sering hilang. Ke mana harus komplain, karena mereka ilegal. Coba kalau legal, mereka bisa mengadu ke KPID,” tegasnya.

Baca Juga :  Pilot Garuda Indonesia di PHK

Sumber : Suara.com

Leave a Reply