Pelaku Penimbun Masker Terancam Cabut Izin Usaha

GenBisnis, Jakarta – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mendesak orang-orang bisnis untuk tidak menimbun barang dan produk kesehatan seperti masker. Sebab, kata dia, barang-barang ini dibutuhkan oleh masyarakat di tengah-tengah kerusuhan karena wabah virus corona Covid-19.

“Imbauan ini akan dilanjutkan dengan peringatan dan sanksi terhadap pelaku penimbunan yang tidak bertanggung jawab,” kata Agus dalam keterangan tertulis Kamis, Maret 5, 2020.

Hal tersebut dia sampaikan saat konferensi pers dengan Kepala Badan Resese Kriminal Polri Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan itu, Menteri Perdagangan dan Kabareskrim dibentuk dan Polri dalam menjaga dukungan publik dan memperkuat ekonomi, khususnya mendorong ekspor dan impor yang tidak dijamin benar.

Proses tersebut, kata Agus, hal pertama Kementerian Perdagangan akan melakukan imbauan dahulu, kemudian melakukan peringatan. Dan dilanjutkan sanksi jika memang terbukti melanggar. Jika terus melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan dicabut surat izinnya. Kemendag bekerja sama dengan Kabareskrim untuk pelaksanaannya.

Dia mengatakan bahwa produk masker bukanlah barang-barang konsumsi, tetapi diklasifikasikan sebagai barang atau produk medis. Dalam hal itu, itu adalah dasar-dasar hukum adalah UU Kesehatan dan UU Perdagangan.

Baca Juga :  Begini Corona Dideteksi Di Laboratorium

Sementara itu, Listyo mengatakan telah memerintahkan semua anggota Reserse Kriminal untuk memeriksa langsung ke distributor, agen, dan produsen di seluruh wilayah Indonesia mengenai isu kelangkaan masker dan produk pembersih tangan yang juga menimbulkan kenaikan harga produk.

Menurut Listyo, saat ini ada 17 kasus yang diselidiki oleh Bareskrim, terkait dengan upaya penimbunan. Dari semua kasus, ada 30 tersangka distributor yang sedang dalam proses pemeriksaan. Ada 822 kasus dengan 61.550 buah masker dan 138 box pembersih tangan yang saat ini sedang diamankan Bareskrim. Kasus-kasus penimbunan itu terjadi di 17 daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, polisi juga menangani empat kasus hoaks yang sedang diproses dan kasus ini sedang diselidiki terkait isu-isu penyebaran atau informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang mengakibatkan kerusuhan dan panik dalam masyarakat. Menurut dia, kasus ini akan dituntut secara individual. Namun, dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan juga akan berkembang menjadi sebuah korporasi.

Baca Juga :  Dilarang Mudik, Muncul Travel Gelap

Kabareskrim meminta masyarakat untuk tidak panik. “Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini masih dalam jumlah yang cukup,” katanya.

Listyo juga menegaskan akan terus mengawasi proses distribusi bersama-sama dengan Departemen Perdagangan terkait dengan ketersediaan masker dan bahan makanan.

“Boleh-boleh saja mencari keuntungan, tetapi dalam situasi yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti hal ini, kita mengimbau kepada perusahaan untuk memperhatikan kepada orang-orang yang saat ini sangat membutuhkan. Jadi, silakan didistribusikan dan tidak ditimbun, bakalan menyebabkan kelangkaan dan membuat masyarakat panik , “kata Listyo.

Ia berharap bahwa tindakan ini akan segera kembali ke kondisi normal. Dia melihat dari segi harga di pasar sudah cenderung kembali ke harga biasa. “Meskipun mungkin ada kekosongan barang tapi kami tetap push supaya cepat diisi,” kata Listyo.

Sumber.

Leave a Reply