Pembukaan 3 Juta Lapangan Kerja oleh Pemerintah di Ibu Kota Baru

GenBisnis – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) / Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan rencana induk (master plan) modal baru diharapkan akan selesai pada pertengahan tahun. Master Plan ini ia sebut untuk memastikan lokasi titik nol ibukota baru. Tidak hanya itu, pembangunan beberapa infrastruktur dasar (soft groundbreaking) seperti pembangunan jalan juga dia berharap bisa dapat berlangsung tahun ini.

“Yang disebut groundbreaking merupakan beberapa infrastruktur dasar untuk memulai pembangunan yang mungkin diperlukan, sebagai jalan yang penting. Tapi belum mencapai titik nol, jadi jika Anda berhenti di nol, kita menyebutnya terobosan,” kata Suharso Monoarfa saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (26/02).

Setelah terobosan pada awal 2021, ia menyebutkan perkembangan di ibukota baru akan terus hingga semester pertama pada 2024, yang ketika ibukota baru jika telah dapat berfungsi sebagai ibukota negara.

Untuk menarik orang untuk ingin hidup di ibukota yang baru, Monoarfa mengatakan pusat perlu mengembangkan daya tarik baru, termasuk kelompok pendidikan, kesehatan dan pusat hiburan. Namun, masih perlu penelitian untuk menentukan jumlah orang yang dapat tinggal di ibukota baru.

“Jadi jika kita dapat menarik atau diletakkan di sana universitas terbaik di dunia atau di Indonesia, maka apakah kita bisa melakukan yaitu mendorong investasi di rumah sakit yang juga terbaik di kawasan ini, sehingga ia bisa menjadi salah satu magnet untuk menarik orang-orang yang tinggal di sana, “katanya.

Tidak hanya tentang pembangunan pusat baru sebagai daya tarik baru, Suharso juga menyatakan bahwa harus ada jaminan kerja untuk warga yang akan hidup di ibukota baru.

Baca Juga :  Intip Hotel Tempat Raja Thailand Dikarantina Beserta 20 Selirnya

Pada masalah ini, ia mengucapkan pemerintah akan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru yang akan berorientasi pada sektor ramah lingkungan, sesuai dengan apa yang direncanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merogoh “kantong lebih dalam” dan dapat tinggal di ibukota baru dengan tingkat yang memadai kesejahteraan.

“Jadi bagaimana kita membangun kota ini untuk mempertahankan dan dipelihara, maka memenuhi kriteria lingkungan dan wilayah daya dukung dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” kata Suharso.

Proyek investasi terbuka bagi siapa saja

Tentang semua proyek yang akan ditawarkan kepada investor, Suharso mengatakan, pemerintah akan mengaturnya dalam bentuk kluster-kluster. Menurut dia, rincian dari paket kluster-kluster ini hanya dapat berkompetisi setelah rencana induk ibukota selesai pada pertengahan 2020.

Dia mengatakan telah banyak negara yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan ibukota baru, seperti Korea Selatan, Spanyol, Amerika Serikat, Jerman dan Jepang. Menurut dia, kesempatan investasi proyek dalam pembangunan ibukota baru terbuka untuk siapa saja.

“Bahkan, kita mungkin dapat mengatakan bahwa dapat diwakili oleh bangsa-bangsa di dunia ada footprint-nya yang ada di ibukota negara baru. Misalnya, di negara A bisa menunjukkan keahliannya di bidang angkutan umum, bersaing dengan orang lain. mungkin ada yang mau untuk menyediakan air bersih, beberapa di antaranya menyediakan efektif kekuasaan, murah dan ramah lingkungan, dan seterusnya sehingga kita akan membuka luas, “jelasnya.

Baca Juga :  Investor Jepang Suntik Grab Rp 12 Triliun demi Kembangkan Fintech

Selanjutnya, Monoarfa menegaskan bahwa terlalu banyak investasi tidak akan mengganggu konsep kota hijau yang dibawa ke ibukota baru. “Sepanjang mengikuti master plan (tidak akan mengganggu),” katanya.

“Ini adalah pembukaan cluster, jadi jika kita ingin membangun sebuah universitas, daerah wisata, mixed-use area, pusat perbelanjaan regional, dan sebagainya silakan. Jadi nanti dalam paket kami akan menawarkan,” tambahnya.

Otoritas ibukota dipimpin oleh Kepala Negara

Pada saat yang sama, Suharso mengatakan bahwa modal baru akan dipimpin oleh aturan khusus yang pelaksanaannya dipimpin oleh Kepala tingkat menteri Otoritas Ibu Kota.

“Dia diberi kekuasaan seluas mungkin di luar enam kewenangan absolut milik pemerintah pusat,” kata Suharso.

Menurut Suharso, pengangkatan kepala otoritas ini akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) secara terpisah.

Rancangan RUU Ibu Kota Baru rencananya akan disampaikan kepada DPR setelah reses berakhir. “Kira-kira sekitar 30 pasal yang mengatur batasannya, untuk dimana letak batas-batasnya, maka siapa yang mengurus bentuk pemerintahan, dan sebagainya.”

Reses DPR akan dimulai pada 28 Februari 2020 sampai dua minggu ke depan.

Sumber.

Leave a Reply