Pengembangan dan Penelitian Bahan Baku

GenBisnis, JAKARTA – Wabah virus corona menyebabkan ketidakstabilan ekonomi China juga mengganggu pasokan bahan baku untuk produsen nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 30 persen dari produsen bahan baku di dalam negeri berasal dari China. Corona virus wabah yang dimulai awal 2020 itu telah membuat sebagian besar dari sektor manufaktur terancam mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi.

Sementara itu, beberapa sektor seperti farmasi, elektronik, alas kaki, dan makanan dan minuman. Sebagian besar sektor ini masih tergantung pada impor dari China, misalnya, industri farmasi dengan bahan baku obat (BBO) Negeri Tirai Bambu lebih dari 90 persen.

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menilai salah satu penyebab kurangnya pengembangan BBO di dalam negeri berbanding lurus dengan kurangnya penelitian dan pengembangan BBO nasional.

Oleh karena itu, pemerintah akan mengarahkan tujuan akhir dari penelitian di dalam negeri untuk substitusi bahan baku impor.

“Solusinya mencari [BBO] obat herbal yang merupakan bagian dari biodiversity untuk mengurangi biaya bahan baku impor, yang merupakan 90 persen dari impor,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro pekan lalu.

Baca Juga :  Terdampak Covid-19, Ekonomi Dua Negara Ini Paling Parah

Bambang mengatakan bahwa salah satu langkah cepat yang harus diambil adalah efisiensi penelitian. Menurut dia, hal itu dapat meningkatkan penggunaan BBO lokal.

Sebelumnya, Bambang mengatakan para peneliti tidak harus memeriksa semua jenis tanaman yang akan digunakan sebagai bahan baku.

Oleh karena itu, mantan menteri keuangan mengatakan akan mengarahkan penelitian di bidan farmasi untuk menemukan bahan baku penyakit obat tidak menular yang paling menyebabkan kematian.

“Diabetes, misalnya,” katanya.

Bambang mengatakan kehadiran insentif pajak super berkaitan dengan kegiatan penelitian, sektor swasta diharapkan akan lebih banyak menyalurkan investasi untuk melakukan penelitian.

Seperti diketahui, Inpres No. 6/2016 adalah arahan Kepala Negara terkait percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Inpres yang terdiri dari 14 poin dan ditujukan kepada 12 entitas tersebut dibuat dengan tujuan agar industri farmasi dan alat kesehatan lokal mandiri dan berdaya saing.

Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi) catatan antara tahun 2016-2019 ada 11 industri farmasi yang ada untuk pembuatan bahan baku [obat] di negeri ini. Namun, realisasi investasi ini berjalan lambat karena kurangnya dukungan pemerintah meskipun Instruksi tersebut diterbitkan pertengahan 2016.

Baca Juga :  Restoran Dan Kafe Di Jakarta Buka Lagi Senin Depan

Direktur Eksekutif GP Farmasi Dorojatun Sanusi sebelumnya menjelaskan ketergantungan BBO telah dimulai sekitar tahun 1970-an, ketika semua produsen farmasi tidak mengindahkan permintaan pemerintah untuk industri membangun BBO.

Dorojatun mengatakan pengembangan industri BBO rendah karena skala ekonomi dalam negeri rendah.

“Di Indonesia, pengeluaran kesehatan adalah 2,8 persen. Bagaimana [naik] ke 4 persen? Saya kira tidak ada yang berkeinginan untuk menaikkan sampai 4 persen karena itu berarti bahwa beban untuk APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara],” katanya.

Sumber.

Simak juga berita lainnya dengan topik terkait:

coronamanufaktur

Leave a Reply