Per 1 Juli Pemerintah Berlakukan Aturan Saat Berbelanja

GenBisnis, Jakarta – Belanja merupakan salah satu kebutuhan yang selalu kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik itu secara offline maupun online. Apalagi ditengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, belanja online menjadi pilihan masyarakat.

Soal belanja, ternyata ada beberapa aturan baru yang mulai diterapkan pada awal Juli mendatang. Aturan ini terkait pajak hingga sistem pembayaran atau transaksi.

Dikutip dari Liputan6.com, terdapat 3 aturan atau kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah pusat dan daerah terhadap masyarakat selaku konsumen ataupun pelaku usaha.

Apa saja 3 aturan tersebut, simak penjelasannya:

1. Belanja Online Kena Pajak

Masyarakat yang kerap belanja produk atau layanan secara online harus bersiap. Pemerintah menetapkan pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020.

Baca Juga :  Sebagian Besar Pejuang Medis Covid-19 Adalah Perempuan

Pengenaan pajak itu, berlaku baik perdagangan dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah trafik dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan.

Menurut pemerintah, kebijakan yang dikeluarkan menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Pengusaha tersebut tak hanya dari dalam maupun luar negeri. Kemudian baik konvensional maupun digital.

Leave a Reply