Pro-Kontra Ancaman Kepala Daerah Dicopot Bila Langgar Prokes Corona

Ucard, Jakarta – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang memuat ketentuan tentang pemberhentian kepala daerah jika melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19 menuai pro dan kontra. Tujuh partai politik penghuni ‘Senayan’ dan lima kepala daerah yang setidaknya bereaksi.

Ketentuan terkait pemberhentian kepala daerah ini diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Penerbitan instruksi tersebut diungkapkan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Bukan tanpa alasan Tito menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 itu. Instruksinya merupakan respons atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta konsistensi kepatuhan protokol COVID-19, dan mengutamakan keselamatan rakyat. Hal tersebut merespon terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini.

Terlebih, instruksi itu diterbitkan sehari setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Permintaan klarifikasi terhadap Anies terkait dengan kerumunan di Acara Habib Rizieq Syihab di Petamburan, pekan lalu.

“Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat,” kata Tito dalam rapat di Komisi II DPR.

Seperti apa pro dan kontranya? Simak di halaman berikutnya.

Dimulai dari partai dengan perolehan kursi paling sedikit di DPR.

PPP
Waketum PPP Arwani Thomafi menyebut instruksi Mendagri terkait pemberhentian kepala daerah bila melanggar COVID-19 hanya aturan bayangan.

“Pada prinsipnya Instruksi Menteri Dalam Negeri hanyalah sebagai peraturan bayangan (pseudo wetgeving) dalam hukum administrasi,” kata Arwani, kepada wartawan, Kamis (19/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menilai muatan materi yang ada dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 sebagai penegasan dari peraturan yang sudah ada. Salah satunya penegasan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Materi muatan yang terdapat dalam Instruksi menteri juga hanya penegasan atas peraturan yang sudah ada seperti dalam instruksi tersebut penegasan terhadap materi di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” papar Arwani.

Sebelum lanjut ke partai selanjutnya, sekadar informasi, Komisi II merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang lingkup tugasnya perihal pemerintahan daerah. Kemendagri merupakan salah satu mitra Komisi II.

PAN
Politikus PAN yang juga anggota Komisi II Guspardi Gaus menilai wajar Tito menerbitkan instruksi tersebut. Sebagai Mendagri, Tito merupakan pembina seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Intinya pesan moralnya adalah agar kepala daerah sungguh-sungguh dalam menghadapi pandemi COVID karena ini adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan adalah hal-hal yang paling prioritas bagi penanganan itu,” tutur Guspardi, kepada wartawan, Kamis (19/11).

PKB
Adalah Ketua DPP PKB Yaqut Cholil yang menanggapi. Mendagri memang tidak bisa serta merta memberhentikan kepala daerah, karena harus atas keputusan DPRD. Begitu respons Yaqut.

“Secara peraturan memang kepala daerah bisa diberhentikan. Tapi tata caranya kan harus melalui paripurna DPRD yang kemudian diusulkan kepada presiden. Tidak bisa serta-merta Mendagri langsung memberhentikan,” kata Yaqut, kepada wartawan, Kamis (19/11).

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan tidak mudah secara teknis seorang menteri memberhentikan kepala daerah. Menurutnya, hal itu malah akan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Bisa saja, selama tata cara pemberhentiannya dipenuhi kan? Tapi apakah secara teknis itu mudah? Pasti tidak dan justru berpotensi menimbulkan kegaduhan baru,” ujarnya.

NasDem
Partai besutan Surya Paloh itu mengapresiasi penerbitan instruksi Mendagri itu. Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II DPR, yang mewakili NasDem.

“Menurut saya, perlu kita apresiasi ya langkah apa yang dilakukan oleh Mendagri ya, dengan membuat surat instruksi ya, kepada siapapun ya termasuk kepala daerah yang tidak menjalankan protokol kesehatan itu untuk diberi sanksi, bahkan sanksinya pada tahap pemberhentian,” kata Saan saat dihubungi, Kamis (19/11).

Baca Juga :  Ada yang Belum Isi SPT Pajak? Kalau Telat Denda Rp 1 Juta Loh!

Ketua DPP Partai NasDem ini menilai instruksi tersebut berlaku ke depan, bukan ke belakang. Dengan demikian, menurut Saan, Anies tak akan terdampak instruksi itu.

“Instruksi itu kan tidak berlaku surut ya. Instruksi kan untuk ke depan, bukan ke belakang kan. Mungkin itu kan bisa dijadikan pengalaman saja,” kata Saan.

Gerindra
Gerindra juga menyatakan serupa seperti Yaqut. Pemberhentian kepala daerah, menurut Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pemberhentian kepala daerah harus melalui kajian.

“Ya kalau soal sanksi pencopotan mungkin mesti melalui kajian yang mendalam dan perlu dikoordinasikan dengan berbagai pihak,” kata Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Namun, Dasco mengapresiasi peraturan itu selama dibuat dalam rangka menangani COVID-19. Wakil Ketua DPR RI itu berharap aturan yang telah dikeluarkan untuk menangani COVID-19 berjalan dengan baik.

“Ya menurut saya apa pun itu peraturan Mendagri yang dikeluarkan sepanjang memang peraturan untuk bagaimana mencegah dan mengurangi pandemi COVID-19 itu patut kita apresiasi. Dan aturan itu mengikat kepada tataran di bawah koordinasi Mendagri maupun juga masyarakat, dalam hal penanganan COVID-nya,” ujarnya.

Golkar
Anggota DPR dari Fraksi dengan perolehan kursi kedua terbanyak di DPR, Golkar, Zulfikar Arse Sadikin. Zulfikar menilai instruksi Mendagri yang memuat sanksi pencopotan bagi kepala daerah sangat penting sebagai pengingat.

“Ini upaya pemerintah pusat untuk mengingatkan dan mengajak kepala daerah tidak lengah sedikit pun dalam menegakkan protokol kesehatan demi melindungi warga, demi kegiatan warga tetap aman, selamat, dan menyelamatkan,” kata Zulfikar kepada wartawan, Kamis (19/11).

“Sebagai upaya untuk mengajak, mengingatkan, dan menekankan serta jangan sampai lengah dan lalai demi keselamatan warga, urgent juga,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menilai instruksi Tito itu sebagai upaya pemerintah pusat agar kepala daerah taat aturan. Jadi, diperlukan sanksi bagi kepala daerah yang lalai mengikuti aturan.

“Ini juga upaya pemerintah pusat untuk menekankan tentang kewajiban kepala daerah menaati dan menjalankan peraturan perundang-undangan, dan ketika tidak taat, termasuk lalai, ada sanksi yang bisa diberikan,” ujar Zulfikar.

PDIP
Puncaknya, politikus dari PDIP, Junimart Girsang. Tanpa basa-basi, Junimart langsung menyinggung Anies.

Menurut anggota Komisi II DPR itu, potensi Anies ditetapkan bersalah masih ada. Namun, tergantung bagaimana mana hasil pengusutan polisi.

Pemprov DKI memang tidak bisa membendung munculnya kerumunan dalam acara di kawasan kediaman Habin Rizieq, di Petamburan. Bahkan, banyak peserta kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau pertanyaan misalnya Anies bisa diberhentikan, tergantung gimana proses penyelidikan di kepolisian, tentu yang diterapkan itu pasti UU No 6 tahun 2018. Di pasal 23 tentang kekarantinaan dan kesehatan, kenapa demikian, itu kan jelas diatur,” ucap Junimart.

“UU Kekarantinaan itu bisa diterapkan kepada tempat atau daerah yang sudah diletakkan status, DKI PSBB. Tentu PSBB kan sudah jelas, dibatasi, terbatas semua, tapi malah ini dibiarkan begitu saja, kita lihat bagaimana proses penyelidikan di kepolisian,” lanjutnya.

Bagaimana dengan para kepala daerah merespons Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020? Baca di halaman berikutnya.

Wagub DKI Jakarta
Wagub DKI Ahmad Riza Patria memastikan akan mematuhi peraturan. Aturan yang dimaksud, bukan hanya soal instruksi Mendagri saja, namun untuk semua aturan yang ada di Indonesia.

“Pokoknya, kita patuh pada aturan, ketentuan. Negara ini negara hukum, punya aturan dan ketentuan. Ada UUD, UU, peraturan lainnya,” ucap Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (19/11).

“Prinsipnya, kita patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Barat
Pemberhentian kepala daerah memang tidak serta merta bisa langsung dilakukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan soal perbuatan yang melanggar hukum.

Baca Juga :  16 Tahanan Di Bekasi Kabur Saat Berjemur

“Harus dilihat secara komprehensif, adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum? Nah biasanya pemberhentian itu, dalam definisi secara pribadi melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11).

“Besok kita elaborasi (membahas instruksi Kemendagri). Contoh demo, itu kerumunan. Masa setiap ada demo kalikan semua, terus kepala daerah yang harus bertanggungjawab secara teknis?” tambahnya.

Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sependapat dengan Tito. Harapannya, dengan ancaman tersebut masing-masing kepala daerah bisa lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Setuju, setuju. Biar kepala daerah serius,” kata Ganjar Pranowo kepada wartawan usai berkunjung ke kediaman Habib Luthfi bin Yahya di Kota Pekalongan, Kamis (19/11).

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Ketegasan merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki kepala daerah, menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Tapi, seharusnya kepala daerah juga harus turut membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi Corona seperti saat ini,

“Bagi saya tegas itu penting ya, karena itu salah satu bentuk konsistensi. Tapi juga harapan saya, tanpa diingatkan kepala daerah, masyarakat mestinya mengikuti karena jika masyarakat tertular risikonya ada di dirinya sendiri, ya kan,” kata Sultan saat ditemui wartawan di Kota Yogyakarta, Kamis (19/110,

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel)
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memaknai instruksi Mendagri soal pemberhentian kepala daerah jika melanggar prokes COVID-19 secara arif. Sebab, untuk menghukum orang, ada rambu-rambunya.

Saya kira kita harus melihat lebih ariflah, karena menghukum orang ada rambu-rambunya, kecuali rambu-rambu itu sudah dihilangkan, dihapus, diubah,” kata Nurdin kepada wartawan di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (19/11).

Lantas, bagaimana ketentuan pemberhentian kepala daerah dalam instruksi Mendagri? Klik selanjutnya.

Ketentuan soal sanksi pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 itu ada pada diktum keempat. Berikut bunyinya:

KEEMPAT: Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:

a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: “menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Pasal 78:

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:

a. meninggal dunia
b. permintaan sendiri
c. diberhentikan.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

KELIMA: Berdasarkan instruksi pada Diktum KEEMPAT, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” tulis diktum keenam.

(aj) sumber…

Leave a Reply