Sudahkah Hukum Relevan dengan Bisnis Digital

Genbisnis – Teknologi digital Berkembang begitu pesat. Berbagai jenis start up digital pun bermunculan, bahkan tidak sedikit yang sukses mencakup pasar di Indoneisa.

Teknologi membawa disrupsi, termasuk disrupsi dalam konfigurasi hukum.

Berkaca pada putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terhadap PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia), dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI), atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Putusan itu dinilai merupakan momentum yang baik untuk melihat kembali prinsip-prinsip hukum bisnis Indonesia di tengah perkembangan model ekonomi digital.

Seperti diketahui, sebelumnya, pada 3 Juli, KPPU menyatakan bersalah Grab Indonesia, dan TPI atas dugaan integrasi vertikal dan diskriminasi terhadap mitra pengemudi mandirinya.

Dikatakan KPPU, Grab telah memberikan order prioritas kepada mitra pengemudi GrabCar yang berada di bawah naungan TPI. Akibatnya, Grab dinilai telah melakukan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra mandiri selain TPI.

Baca Juga :  Inilah Ciri-ciri Peluang Usaha Yang Berpotensi Mendatangkan Keuntungan

Menjawab tuduhan tersebut, Grab dapat membuktikan bahwa sistem pemesanan bersifat adil dan murni berdasarkan kinerja dan prestasi.

Grab memiliki berbagai program manfaat untuk memberikan penghargaan kepada semua mitra pengemudi yang memenuhi syarat dan mendapat penilaian tinggi dari konsumen, hal ini dirancang secara khusus agar kinerja baik pengemudi dapat berlangsung secara konsisten.

Heru Sutadi, pakar teknologi yang juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute mengatakan, bukan hukumnya salah, tapi harus dicari relevansi baru.

Dijelaskan, relevansi hukum yang berujung pada kepastian hukum sangat dibutuhkan di tengah bisnis yang tengah mengalami disrupsi dahsyat.

“Ini waktunya menguji kembali asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi, termasuk hukum persaingan usaha, sehingga lebih relevan dan tidak malah menjadi penghambat kemajuan ekonomi, termasuk juga ekonomi digital,” kata Heru.

Baca Juga :  Harga Emas Hari ini

Menurut dia, bisnis saat ini kian berkembang pesat, apalagi yang berbasis teknologi digital. Sehingga bukan tidak mungkin kaidah-kaidah hukum bisnis lama tertinggal dalam menyikapi perkembangan dalam lanskap bisnis baru tersebut.

“Putusan PN ini bukan tentang siapa yang menang ,tapi bagaimana sistem dan tatanan hukum bisnis kita dapat mewadahi perkembangan bisnis dalam suatu kepastian hukum,”ujar Heru.

Leave a Reply