Megawati: Pilkada Langsung Adalah Hak Konstitusional Rakyat yang Tidak Boleh Dihapus Elit
genbisnis.com/ – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan sikap tegas partai untuk menolak setiap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD.
Penegasan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan mekanisme demokrasi tetap sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.
Dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026, Presiden ke-5 RI ini menekankan bahwa kembali ke sistem perwakilan di DPRD merupakan langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.
Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung merupakan amanat suci konstitusi yang harus dipertahankan.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati dikutip, Senin (12/01/2026).
Megawati menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 telah memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Putusan tersebut secara final menyatakan bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim Pemilihan Umum, sehingga mekanisme pemilihannya tidak boleh diredusir menjadi proses tertutup yang elitis.
“Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat,” lanjut Megawati.
Ia juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung adalah buah manis dari perjuangan Reformasi 1998 untuk meruntuhkan sentralisme kekuasaan.
“Mengembalikan mandat pemilihan ke tangan DPRD dinilai hanya akan menjauhkan pemimpin dari rakyatnya serta mengurangi akuntabilitas kekuasaan,” paparnya.
Megawati juga menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal hak politik masyarakat.
“Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” pungkasnya. (*)
No Comments